Beranda / /

  • RUU Desa Sah Jadi UU, Kepala Desa Menjabat Selama 8 Tahun
    Parlemenkita | 1 bulan lalu
    RUU Desa Sah Jadi UU, Kepala Desa Menjabat Selama 8 Tahun

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU). 

  • Kepala Desa Semakin Berkuasa Dalam RUU Desa Terbaru, Simak Isinya
    Pemerintahan | 3 bulan lalu
    Kepala Desa Semakin Berkuasa Dalam RUU Desa Terbaru, Simak Isinya

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Jabatan kepala desa telah disepakati oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Menteri Dalam Negeri dalam pembahasan tingkat I revisi Undang-Undang (UU) tentang Desa menjadi 8 tahun, maksimal 2 periode berturut-turut atau tidak berturut-turut.



  • Fachrul Razi Pastikan Kawal RUU Desa Disahkan Awal Tahun 2024
    Parlemenkita | 5 bulan lalu
    Fachrul Razi Pastikan Kawal RUU Desa Disahkan Awal Tahun 2024

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menyikapi perihal aksi dan perwakilan pendemo dari Kepala Desa (Kades) yang menuntut segera disahkannya revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa) di Gedung DPR RI pada Selasa (5/12/2023) lalu. 

  • MaTA: Negara Serahkan Mandatory Spending ke Para Pemodal dalam UU Kesehatan
    Aceh | 9 bulan lalu
    MaTA: Negara Serahkan Mandatory Spending ke Para Pemodal dalam UU Kesehatan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mengatakan ada kesan negara menyerahkan mandatory spending alias belanja wajib dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan yang baru saja disahkan menjadi UU Kesehatan oleh DPR RI bukan lagi kepada publik, tapi kepada para pemodal terkait penangangan kesehatan di Indonesia.

  • RUU Desa Dinilai Hanya Kepentingan DPR Maju Lagi untuk Pemilu 2024
    Aceh | 10 bulan lalu
    RUU Desa Dinilai Hanya Kepentingan DPR Maju Lagi untuk Pemilu 2024

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian menyatakan bahwa rencana revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa) hanya merupakan kepentingan politik calon legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk maju lagi menjelang Pemilu Serentak 2024 mendatang.